Archive for Februari, 2009

Reklame Harus 7K

Ini adalah tulisan yang pernah dimuat di Lampung Post tahun 2006, saya lupa tanggalnya.. semoga masih bisa bermanfaat, enjoy!

————————————————————————————————————————————————

Dalam Raperda tentang penyelenggaraan reklame dan pajak reklame yang saat ini sedang dibahas oleh DPRD Kota Bandar Lampung bersama instansi-instansi terkait, secara tersurat memang sudah cukup memasukkan tata cara pelaksanaan dan pengelolaan reklame. Tetapi sayang sekali dalam raperda mengenai reklame tersebut, elemen-elemen yang harus diperhatikan di dalam menyelenggarakan reklame tidak dijabarkan secara jelas bahkan di bagian penjelasannya.

Penulis memprediksi ketidakjelasan ini pasti akan menimbulkan multi persepsi nantinya. Seharusnya di dalam sebuah peraturan, nilai yang diterapkan haruslah nilai yang konkrit dan mempunyai kepastian arti. Karena itu, dalam tulisan ini penulis mencoba mengkaji elemen-elemen dalam penyelenggaraan reklame dengan harapan dapat membawa pada kesimpulan secara ilmiah maupun umum mengenai konsep penyelenggaraan reklame. Pertimbangan teoritis yang dapat diambil yaitu sebagai sebuah pesan (message) media reklame mempunyai keterkaitan dengan etika dan estetika berpromosi sebagai bagian dari komunikasi pemasaran terpadu (integrated marketing communication).

Elemen yang pertama yaitu yang berkaitan dengan nilai kesopanan. Reklame yang didirikan atau diselenggarakan harus memperhatikan penempatan dimana konstruksi atau titik reklame diselenggarakan sehingga tidak menyebabkan adanya keluhan baik dari pengguna jalan maupun masyarakat sekitar konstruksi reklame didirikan. Saat ini keluhan terbanyak adalah dari berdirinya konstruksi reklame di median-median jalan yang kesannya memaksakan seperti yang ada di pertigaan RSU Abdul Muluk. Walaupun sudah berkali-kali disoroti oleh beberapa surat kabar di Bandar Lampung tetapi reklame itu tetap saja berdiri.

Kedua, reklame harus tertib dalam pengertian bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mampu bertindak secara tegas kawasan-kawasan mana saja yang bisa dipasang reklame termasuk apakah reklame tersebut berada di taman kota, atau di depan kantor-kantor pemerintahan. Untuk itu memang perlu sekali untuk membuat suatu panduan dengan apapun namanya yang secara tegas mengatur kapasitas dan area mana dari jalan yang bisa diperuntukkan bagi pembangunan reklame. Karena dalam membangun reklame biasanya strategi yang harus diperhatikan adalah sisi jalan yang ramai lalu lintas dengan asumsi makin padat makin banyak yang melihat.

Dalam dunia periklanan luar ruang (outdoor advertising) memang dikenal suatu indeks yang disebut AADT (Avarage Annual Daily Traffic), jika di Amerika indeks ini dikeluarkan oleh biro statistik independen yang memang khusus menghitung rating jalan untuk keperluan media. Tetapi di Indonesia, indeks ini belum bisa dinikmati karena memang belum ada biro statistik yang melakukannya bahkan sekelas Arbitron dan Nielsen. Karena itu, penulis menyarankan bahwa jika akan memang dibuat suatu standar yang mengatur ketertiban penyelenggaraan reklame sebelumnya harus dibuat nilai indeks yang menentukan kelas suatu jalan. Setelah itu baru bisa diketahui apakah suatu reklame bisa dipasang di jalan yang dikehendaki.

Ketiga, faktor yang harus diperhatikan yaitu masalah keamanan dalam penyelenggaraan reklame. Faktor ini penulis kira tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi. Beberapa kasus yang terjadi beberapa bulan ini seperti reklame roboh seharusnya sudah bisa menjadi pelajaran bagaimana mendirikan reklame yang aman bagi lingkungannya. Lagipula, sepertinya Pemkot sudah mulai fokus dengan masalah ini dengan rajin memperhatikan konstruksi-konstruksi reklame yang kropos atau rawan di berbagai wilayah kota Bandar Lampung. Selain itu, dalam raperda penyelenggaraan reklame juga sudah dimasukkan keharusan untuk merawat dan menyertakan asuransi dalam pembangunan reklame permanen.

Elemen keempat yaitu mengenai kesusilaan. Yang harus diperhatikan bahwa nilai susila tidak hanya berkaitan dengan apakah ada unsur seksualitas atau tidak. Lebih dari itu, moral dan etika kesusilaan adalah sebuah konvensi masyarakat untuk menolak sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sudah dipercayai akan membawa pada penurunan moral masyarakat itu sendiri. Walaupun tidak mencantumkan gambar, reklame yang berisi pesan yang merendahkan suatu bagian masyarakat atau suatu isu publik dapat membawa pada pelanggaran kesusilaan.

Pemikiran ini hampir sama dengan elemen yang kelima yaitu mengenai masalah keagamaan yang merupakan isu sensitif jika berkaitan dengan periklanan. Karena itu sebelum izin penyelenggaraan reklame dikeluarkan seharusnya pemkot atau tim yang ditunjuk tetap mengawasi agar efek negatif dari elemen ini agar tidak sampai timbul ke permukaan. Jika tidak tentunya bisa menimbulkan gejolak sosiologis yang mengarah pada perpecahan di masyarakat.

Elemen keenam yaitu masalah kesehatan, kriteria ini mutlak harus diperhatikan sedari awal. Reklame tidak boleh sampai menutup peluang tempat-tempat tinggal masyarakat yang ada di sekitar konstruksi reklame permanen untuk menikmati matahari. Memang sepertinya saat ini tidak ada masalah kesehatan dalam pembangunan reklame permanen, karena memang belum ada media yang menyorotinya. Tetapi tentunya kita tidak ingin masalah ini muncul baru dicari penyelesaiannya, lebih baik mencegah daripada mengobati!

Elemen terakhir yaitu tentang keindahan atau orang menyebutnya estetika. Penulis tidak tahu kenapa elemen yang justru paling utama harus diperhatikan dalam penyelenggaraan reklame ini tidak dimasukkan ke dalam raperda penyelenggaraan reklame yang sedang di garap oleh DPRD Kota Bandar Lampung. Apakah dianggap indah itu relatif? Ataukah sedari awal memang sudah disadari, susah membuat tolok ukur tentang keindahan.

Jika alasannya adalah sulitnya menentukan nilai dari apa yang disebut ”indah”, kita bisa merujuk pada apa yang disebut sebagai estetika. Syarat dari estetika adalah adanya kebersatuan (wholeness) bentuk dari objek yang dibuat dengan objek yang sudah ada. Dalam desain komunikasi visual unsur ini disebut sebagai keseimbangan (balance). Contohnya bagaimana? Reklame yang didirikan tidak boleh menutup muka dari sesuatu yang sudah ada bahkan yang eksistensinya lebih penting dari reklame itu sendiri. Seperti apa? Billboard yang dipasang tidak boleh menutup muka apakah itu sebuah gedung atau rambu lalu lintas yang ada dibelakangnya sehingga mengakibatkan pengendara mengalami kesulitan untuk mengenali objek dibelakang billboard tersebut.

Ketujuh elemen yang penulis uraikan diatas adalah sekelumit dari banyaknya aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan reklame yang baik. Masalah-masalah lain terutama yang berkaitan dengan etika seperti bagaimana model pengawasan yang tepat dalam penyelenggaraan reklame, bagaimana membentuk database yang baik tentang objek pajak reklame, Nilai Sewa Reklame (NSR) yang adil dan sebagainya, sekiranya memang memerlukan waktu dan ruang yang lebih luas dan panjang untuk membahasnya. Tetapi setidaknya penulis berharap bahwa tulisan ini bisa mengundang diskusi yang menarik bahkan menginspirasi beberapa pihak untuk bertindak. Semoga.

Comments (2) »

Mengelola Reklame di Bandar Lampung

Salam,

Tulisan ini pernah dimuat di Lampung Post tahun 2006 saya lupa tanggalnya, semoga masih bisa bermanfaat… enjoy!

————————————————————————————————————————————————

Masyarakat saat ini terutama yang hidup di daerah perkotaan seperti di Bandar Lampung pasti sudah biasa mengenal istilah reklame. Kita sudah terbiasa berinteraksi dengan salah satu jenis media periklanan tersebut. Sekedar mengingatkan, sebutan reklame sebenarnya bernama media luar ruang (MLR/Out-of-Home Media). Pada awalnya adalah segala konsep promosi produk dengan penempatan di luar rumah tangga (Out-of-Home) atau oleh beberapa biro iklan lebih sering disebut sebagai Outdoor Advertising. Jadi apapun bendanya, baik itu berupa papan elektronik, lukisan, kanvas, bahkan selebaran selama itu dilakukan di luar rumah tangga konsumen masih dapat digolongkan pada kriteria MLR.

Saat ini kita bisa mengamati pertumbuhan reklame di Kota Bandar Lampung semakin hari semakin ramai. Setiap hari sepertinya ada satu reklame yang dibangun di jalan-jalan utama kota ini tentunya dengan bentuk yang beragam apakah itu berupa neonbox, billboard, signboard, spanduk atau bando jalan. Di satu sisi keramaian ini membuat semarak wajah Bandar Lampung dengan memberikan kesan pertumbuhan ekonomi konsumen mendorong tumbuhnya minat produsen akan promosi.

Ada idiom saat ini, ’Kita tidak bisa mengenal sebuah kota tanpa ada reklame di dalamnya’. Begitu eratnya hubungan reklame dengan perwajahan suatu kota sehingga seolah reklame bisa dianggap landmark dari kota yang bersangkutan. Contohnya saja billboard di seputar tugu gajah, bagi para pelancong dari luar kota adanya billboard dan tugu gajah sudah menjadi kesatuan karena keberadaannya yang bersama sudah puluhan tahun. Atau kalau kita ingin melihat ke luar negeri mengenai pengaruh keberadaan reklame terhadap daya tarik suatu kota, kita bisa menengok deretan megatron di Ginza, Tokyo-Jepang atau Madison Square di New York-US. Seringkali berita atau informasi yang menggempar dunia dimunculkan pertama kali di dua tempat tersebut.

Kembali ke reklame di Bandar Lampung. Kesemarakan reklame di sisi lain  memupuk suatu permasalahan baru bagi masyarakat dan pemerintah kota. Beberapa waktu yang lalu, tewasnya seorang anggota polisi, Bripda Adri (metronews.com 12/3), yang melintas dibawah sebuah reklame seperti meletus permasalahan yang sudah kembung seperti balon mau pecah. Setelah itu baru ramai beberapa pihak mendiskusikan, menganalisa dan mempermasalahkan mengenai manajemen pengelolaan reklame di Bandar Lampung. Beberapa pihak menuding kelemahan pemkot dalam mengelola reklame, walaupun sebenarnya kita sudah sama-sama tahu kalau permasalahan ini memang sudah kronis dari awalnya.

Beberapa pihak menyalahkan biro-biro iklan yang seperti haus akan lahan sehingga pinggir saluran air pun jadi reklame. Padahal dari sisi konsep periklanan belum tentu reklame yang dipasang oleh biro iklan yang bersangkutan lebih menarik minat konsumen dibandingkan reklame yang dibagi-bagikan di sebuah pusat perbelanjaan. Karena memang konsep reklame terutama billboard memang hanya ditujukan untuk mengingatkan konsumen (reminder) bukan untuk menarik perhatian (attract) apalagi mendukung penjualan (sales support). Kalau ditanya mengenai prosesnya, penjabarannya mencakup aspek kognitif, konatif dan afektif dari kesadaran manusia dan kita bisa berdiskusi mengenai itu di tulisan yang lain. Karena itu pula, tolok ukur reklame (milestone) tidak pernah diukur oleh rating tetapi oleh jumlah perkiraan yang melihat (approximate value of viewers).

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengelola reklame-reklame tersebut? Dalam hal pelaksanaannya, kondisi yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung tidak jauh berbeda dengan semua kota yang ada di Indonesia yang menerapkan pajak reklame sebagai salah satu penerimaan asli daerah (PAD) bahkan dengan kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya, Yogyakarta atau Ibukota Jakarta. Masalah etika dan estetika selalu menjadi polemik dalam penerapan pengelolaan reklame. Etika biasanya berhubungan dengan masalah aspek legalitas termasuk didalamnya tarif pajak dan prosedur perizinan, serta pengawasan reklame. Sedangkan estetika berkaitan dengan kepadatan titik, penempatan lahan, ukuran reklame serta kepantasan atau halusnya sering ahli-ahli bilang sebagai aspek sosiologis dari keberadaan suatu reklame. 

Tetapi diantara kesemua permasalahan tersebut yang paling krusial adalah aspek moral dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pengelolaan reklame. Tiga tahun yang lalu penulis pernah menghadiri suatu workshop periklanan yang membahas bagaimana mensiasati aspek moral dari adanya bisnis MLR ini. Kesimpulan bengkel kerja tersebut sudah bisa ditebak, jika berhadapan dengan duit semua etika dan moral bisa dibentuk ulang!. Siapa yang bisa membantah kalau dibangunnya suatu titik reklame pasti karena pihak produsen produk dan biro iklan yakin bahwa reklame mereka dapat membuat keuntungan bagi mereka, berapapun biayanya. Itu pasti!

Kalau begitu rekomendasi apa yang bisa diberikan untuk Pemkot Bandar Lampung dalam hal penanganan reklame dan terlebih lagi peningkatan penerimaan pajak reklame. Jawabnya: Banyak!! Yang pertama perlu kita perbaiki adalah moral kita, baik masyarakat periklanan reklame maupun pihak-pihak yang berkepentingan. Memang hal itu berat, umat manusia sendiri sudah lebih dari 6000 tahun berdebat soal moral dan belum ketemu kata sepakat. Tetapi kita bisa memulainya dengan menata aspek legalitas yang melingkupi pengelolaan reklame di Bandar Lampung.

Seperti Perda No. 3 tahun 1999, Perda No. 8 tahun 2000, dan Kepwakot No. 22 tahun 2004 yang sudah kadaluarsa, out of date! Peraturan diatas sudah seharusnya cukup dikumpulkan menjadi satu peraturan yang sudah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan reklame termasuk pengelolaan lokasi, prosedur perizinan, pajak dan tarif pajak serta sanksi hukum yang adil. Peraturan tersebut harus dirancang fleksibel terhadap perkembangan zaman dan dimungkinkan untuk berkembang baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi sehingga bisa diterapkan hingga tingkat pelaksana.

Setelah aspek legalitas, yang harus dilakukan selanjutnya adalah memperluas jaringan data base reklame dan peningkatan kualitas sumber daya pengelola reklame. Perluasan data base reklame bisa dilakukan dengan terus menerus mensurvei pembangunan reklame di Bandar Lampung, setidaknya setahun sekali. Data base berguna untuk menentukan kelas dan tarif reklame, perluasan objek pajak, dan pengembangan kawasan reklame.

Sedangkan peningkatan kualitas sumber daya pengelola reklame antara lain dengan pelatihan, peningkatan fasilitas pengawasan, dan pemberdayaan publik periklanan reklame seperti membentuk asosiasi atau bekerja sama dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI). Setelah itu apakah ada jaminan lebih baik? Jawabnya tergantung pada kesungguhan kita bersama, tapi setidaknya Kota Bandar Lampung akan mempunyai wajah yang cantik dan kepribadian yang menarik.

Leave a comment »

Teknologi Komunikasi dan Perubahan Partisipasi Politik Masyarakat

Ini adalah tulisan saya jaman dulu banget, waktu mau pilpres 2004. Sempat di muat di harian Lampung Ekspress dalam dua terbitan bersambung. semoga masih relevan di saat pilpres 2009 ini. enjoy!

———————————————————————————————————————————————–

Dalam dongeng Lewis Caroll Through the Looking Glass,  Alice menemukan dirinya di sebuah negeri yang dipimpin oleh Ratu Merah, sebuah tempat yang menantang asumsi Alice mengenai kemajuan.

 

Daripada bergerak dari titik A ke titik B selama berlari cepat, Alice menemukan dirinya di tempat ia memulai perjalanan, kejadian yang sangat aneh bagi seseorang yang datang dari sebuah perspektif di mana berlari menunjukkan gerakan melalui waktu dan jarak. Fenomena ini, yang disebut sebagai “efek Ratu Merah” mengalihkan pengertian tradisional kita mengenai kemajuan, sebuah pandangan dunia yang luas yang diwariskan dari Masa Pencerahan. Ratu Merah memaksa kita untuk merefleksikan pada prinsip-prinsip ini dan juga kenyataan empirik mengenai kehidupan kontemporer dimana banyak orang berjuang untuk mengimbangi kehidupan ekonomi, sosial dan politiknya (Wilhelm, 2003)

Pada dunia yang dipenuhi oleh ketidakpastian, satu-satunya hal yang dapat dipegang adalah adanya suatu jalur perubahan yang terus-menerus dan konsisten yaitu bahwa pergantian selalu mengikuti siklusnya, seperti apa yang biasa terjadi di alam. Begitupun dalam mengejar kemajuan hidupnya, sebuah premis utama bahwa manusia bergerak karena dua hal yaitu: keuntungan (benefit) dan kepastian (certainty), menyebabkan kepentingan (interest) adalah pondasi dari semua bangunan ekonomi, sosial dan politik. Apa yang dapat kita pelajari dari dongeng Alice di atas ialah bahwa jarak dan waktu bersifat absurd dan apa yang kita pikirkan adalah satu-satunya petunjuk arah.

 

Perubahan Partisipasi Politik

            Dalam memasuki putaran kedua kampanye Pemilihan Presiden ini beberapa hal dapat kita jadikan tolok ukur untuk melihat perubahan partisipasi politik masyarakat :

1.     Perubahan dari loyalitas partai menjadi loyalitas personafikasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi yang kita hadapi dilapangan pada putaran pertama pilpres tanggal 5 Juli yang lalu sangat berbeda dari  apa yang kita hadapi pada pemilu legislatif sebelumnya. Perbedaaan tersebut tidak hanya dari pola kampanye yang dilakukan para kontestan tetapi juga dari bagaimana masyarakat sebagai pihak yang didambakan pilihannya memandang para kontestan dalam berkampanye. Dalam kampanye parpol bulan Maret lalu bentuk pandangan para pemilih masih terkotak pada bentuk platform partai dimana mereka merasa dekat, apakah itu parpol yang berbasis agama, ideologi, atau sosial budaya. Pandangan itu menyebabkan perilaku dan pola kampanye parpol masih tertuju pada apa yang bisa ditawarkan oleh partai kepada masyarakat, hanya beberapa parpol saja yang berani menawarkan karismatik calon andalannya salah satunya yang fenomenal adalah Partai Demokrat yang mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP yang memajukan Megawati dan Partai Amanat Nasional yang memunculkan Amien Rais . Hasil dari pola tersebut adalah 7 parpol yang lolos electoral treshold.

Pada putaran pertama pilpres 5 Juli lalu perilaku masyarakat mulai berubah, walaupun konstelasi politik turut mempengaruhi perilaku pemilih seperti koalisi partai dan tumbuhnya organisasi pendukung pergerakan partai. Tetapi pengaruh yang paling besar dari perubahan perilaku pemilih yaitu mulai diterapkannya kampanye personifikasi dengan propaganda-propaganda personal lewat sarana-sarana teknologi komunikasi baik secara konvensional maupun modern. Para pemilih seperti disajikan suatu tontonan baru dari wajah perpolitikan Indonesia, tontonan yang menurut berbagai pihak seperti NDI dan Jimmy Carter Center (JCC) sebagai langkah awal menuju Indonesia yang lebih adil, dan demokratis.

Para capres dan pasangannya berturut-turut berusaha membuka diri pada publik bahwa sifat dan karakter mereka adalah yang paling tepat bagi rakyat Indonesia untuk 5 tahun mendatang. Hasilnya? Adalah pencitraan kembali (re-imaging) dari masing-masing kontestan, dan siapakah yang citranya paling diminati masyarakat pemilih Indonesia? Pengumuman KPU Pusat tanggal 26 Juli 2004 lalu menetapkan bahwa pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) menempati peringkat teratas disusul dengan pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi.

 

2.     Perubahan Orientasi Pemilih Pasif

Mau tak mau fenomena pemilih pasif atau lebih dikenal dengan sebutan golongan putih (golput) cukup menakutkan bagi keseluruhan kehidupan politik Indonesia. Betapa tidak? Dari hari ke hari isu golput semakin santer sehingga seperti suatu hal biasa saja bagi masyarakat untuk tidak memilih seperti mereka memilih apakah akan berbelanja di pasar tradisional atau mal. Tetapi apa yang dilihat seperti hantu ternyata tidak seseram yang dibayangkan semula seperti acara horor di televisi swasta saja. Para pemilih golput pun ternyata merupakan bagian dari konteks efek samping demokrasi yang lebih bebas dan adil. Pada pemilu legislatif, orientasi pemilih pasif (penulis lebih condong untuk menggunakan istilah ini dibandingkan istilah golput) masih pada ketidakpercayaan terhadap pandangan parpol peserta pemilu selain juga tingkat kesadaran politik yang masih kurang.

Pada pemilu pilpres putaran pertama tanggal 5 Juli lalu orientasi ini bergeser ke arah ketidakpuasan terhadap kondisi politik yang ada pada karakteristik pemilih masing-masing dan tidak diakomodasi oleh parpol-parpol yang mencalonkan para capres-cawapres. Ketidakpuasan ini menyebabkan pada daerah-daerah tertentu di tanah air tingkat partisipasi pemilih pasif meningkat hingga 35%. Tetapi yang patut disyukuri bahwa masyarakat Lampung masih mempunyai tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi hal ini dibuktikan dengan bertambahnya seratus ribu lebih suara pemilih aktif dibandingkan pemilu legislatif sebelumnya.

 

3.     Pengaruh Opini Publik

Dalam komunikasi politik, opini publik merupakan senjata yang ampuh dalam mengambil simpati para pemilih. Salah satu contoh seperti dalam kampanye pemilihan presiden di Amerika Serikat, bagaimana dengan membentuk opini publik yang kuat tentang kegagalan Pemerintahan Bush dalam mengantisipasi Tragedi 9/11, John Kerry, kandidat dari Partai Demokrat dapat mengungguli partisipasi politik pemilih dalam jejak pendapat yang diadakan berbagai media center. Begitupun dengan pilpres putaran kedua ini bagaimana simpati masyarakat kembali ditarik ulur oleh kedua pasangan yang lolos untuk dipilih pada tanggal 20 September 2004 nanti. Termasuk isu beberapa minggu belakangan ini tentang penguakan kembali kasus 27 Juli 1996 (Kudatuli) yang dimanfaatkan salah satu kandidat untuk meraih partisipasi dengan pencitraan kembali (re-imaging) sebagai pihak yang tertindas dan patut mendapat simpati. Masyarakat harus waspada bahwa ini tidak lebih dari panggung politik semata dan ada kemungkinan untuk skenario buntu yang hanya membawa masyarakat pada kegagalan kembali.

Hebatnya pengaruh opini pada dua kali pemilu yang sudah lewat tidak lepas dari peran para pemimpin opini (opinion leaders) dan media. Para pemimpin opini selalu muncul dalam media-media baik cetak maupun elektronik untuk menjawab, mengembangkan ataupun membentuk isu-isu politik baru. Pada pemilu legislatif, isu yang berkembang pada pemilih pasif lebih pada faktor teknis dibandingkan faktor visi dan platform yang tidak pas. Kegagalan pendistribusian logistik cukup santer sehingga membuat beberapa daerah harus terlambat mengadakan pemilu belum lagi daerah-daerah yang harus diulang karena adanya indikasi kecurangan. Pada pilpres putaran pertama, isu pada tingkat pemilih pasif bergeser pada ketidakpuasan, gagalnya Gus Dur pada bursa calon capres cukup membuat beberapa kalangan berpikir untuk tidak memilih. Walaupun secara institusi Gus Dur bicara juga untuk mendukung adiknya, pada kenyataannya, orang tetap memilih karena melihat Gus Dur secara personal.

 

Pengaruh Teknologi Komunikasi

            Dari beberapa analisa perubahan di atas, salah satu variabel yang dipandang cukup penting adalah peran teknologi komunikasi dalam meningkat partisipasi politik pemilih dan pengaruhnya pada metode kampanye para konstentan pemilu. Kita mengakui bahwa apa yang kita jalankan pada pemilu kali ini sangat berbeda dari apa yang kita lakukan 5 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Penggunaan media yang lebih interaktif, bahasa-bahasa kampanye yang komunikatif dan simbol-simbol yang lebih atraktif membuat masyarakat pemilih terbuai dalam politik populer (pop politics) dengan ideologi populer (pop ideology). Dalam beberapa aspek, wajah baru ini memotong demarkasi eksklusifitas politik elit Indonesia untuk kembali pada para konsumen politik tanah air atau dalam preposisi Karl Marx yang terkenal “All that solid, melts into air” (Fromm, 2001).

            Perkembangan teknologi informasi memang memegang peranan yang penting dalam hal ini, peranan itu yang memotong jalur komunikasi menjadi lebih efektif baik antar kontestan dalam pemilu legislatif maupun antar kandidat capres-cawapres dengan massa pendukungnya. Peranan tersebutlah yang memungkinkan sesuatunya lebih efisien baik dalam hal waktu, tenaga maupun finansial masing-masing peserta pemilu. Salah satu contohnya seperti penggunaan website maupun email dalam berkampanye, ataupun penggunaan sms untuk menyebarkan isu-isu politik. Bahkan jejak pendapat yang cukup laris diadakan oleh berbagai lembaga survei pun merupakan salah satu institusi yang bisa memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi.

            Diantara perkembangan teknologi komunikasi yang demikian signifikan tersebut dimanakah pengaruhnya dalam perubahan partisipasi politik masyarakat? Pengaruh yang paling kentara adalah teknologi komunikasi membantu jutaan pemilih untuk dapat menentukan pilihannya. Iklan televisi dan radio yang terus menerus, pembuatan media-media baik atraktif maupun interaktif dan pembentukan opini-opini lewat media mampu mempengaruhi pilihan para penyumbang suara (voters). Pengaruh lainnya ialah teknologi komunikasi mampu mengarahkan prioritas para pemilih terhadap kandidat pilihannya, walaupun hal ini masih dipengaruhi juga dengan tingkat kepuasan para pemilih terhadap perilaku kandidat yang bersangkutan. Dalam ilmu komunikasi di kenal istilah spiral of silence untuk menjelaskan fenomena bagaimana suatu informasi mampu muncul dan mempunyai feedback yang luas sedangkan isu yang lain malah semakin mengecil. Begitu juga dalam pembentukan opini, jika suatu opini sudah mendapat publikasi yang besar dan terus-menerus maka isu tersebut akan tumbuh, terlepas dari konteks apakah itu isu negatif ataupun positif.

            Jika kita kembali pada “efek Ratu Merah” pada pembukaan di atas maka hal yang dapat kita pelajari dan dijadikan variabel dalam melihat kondisi politik ke depan adalah bahwa perubahan politik masyarakat sangat terkait dengan ide kepentingan (interest). Kita dapat berlari dengan sekuat tenaga ke arah manapun yang kita suka tetapi tetap tidak bergeming dari keadaan semula jika kita tidak berpikir bahwa kita akan maju atau mundur. Ataupun, kita dapat melangkah ke mana pun arah yang kita inginkan tetapi dengan menyadari bahwa kita maju dengan bebas dan bahwa hambatan hanya ada di dalam pikiran kita, maka kita akan melesat melampaui jarak yang sebenarnya. Dalam konteks pelaksanaan kampanye pilpres putaran kedua kedepan, apakah yang dapat membantu pikiran kita untuk membentuk opini-opini tersebut? Apakah yang dapat mempengaruhi pemikiran para pemilih? Tidak lain adalah manfaat teknologi komunikasi dalam menyebarkan gagasan serta pencerahan kepada masyarakat.

Comments (2) »

Kebohongan Publik; Etika atau Moral?

Saat ini perubahan arus informasi menyebabkan orientasi masyarakat terhadap kualitas pengalaman berkomunikasi semakin berekstensif baik secara meluas (kuantitas) maupun mendalam (kualitas). Ekstensifikasi yang menyangkut baik kesadaran kumulatif maupun personal dalam unit masyarakat berimbas pula pada komposisi dari ruang dimana informasi mampu berputar dan tumbuh. Hampir setiap hari kita berdiskursus pada kondisi komunikasi ini, kondisi yang disebut sebagai ruang publik. Mungkin beberapa dari kita sudah sering mendengar bahkan bagi mereka yang sehari-harinya berhubungan dengan media istilah ini tentu sudah tidak asing lagi.

Perputaran baik diskusi, debat ataupun sekedar obrolan yang menyangkut kepentingan publik sebenarnya adalah hal sehari-hari yang selalu dilakukan manusia sebagai bagian dari masyarakat atau bisa disebut sebagai publik. Seminar di kampus, obrolan beberapa orang pembeli di pasar tentang naiknya harga kebutuhan pokok, sms dan telepon interaktif di televisi mengenai masalah tertentu atau tulisan seorang redaktur atau pemimpin redaksi pada tajuk surat kabarnya merupakan sekelumit dari banyak contoh aplikasi pada ruang publik. Pada kondisi-kondisi tersebut yang membedakannya dari informasi pribadi adalah sifat informasinya yang umum dan memuat kepentingan orang banyak.

Karena sifatnya yang umum inilah masyarakat banyak menyalahgunakan atau menyalahartikan makna (meaning) dari informasi-informasi yang berkembang dan bercampur aduk di dalam kawah informasi ini. Dalam ilmu komunikasi dikenal istilah distorsi/gangguan dalam proses komunikasi massa, dimana dimungkinkannya terjadi penyerapan yang kurang optimal akibat terseleksinya muatan informasi yang mampu untuk sampai dan diteruskan, disini media memegang peranan karena biasanya unsur distorsi/gangguan terdapat pada unsur komunikasi ini.

Akibat dari gangguan informasi ini bermacam-macam salah satunya adalah terjadinya miskomunikasi. Kondisi miskomunikasi dimungkinkan jika pada unsur si penyerap pesan atau biasanya jika hal ini berkaitan dengan media massa maka dapat kita misalkan dengan sebutan sebagai pembaca, pendengar atau pemirsa tidak dapat mengerti arti dan makna dari pesan yang disampaikan atau setidaknya telah terjadi perubahan persepsi dari kondisi yang seharusnya di respon (feedback) oleh sang penerima pesan. Pesan yang meleset dari apa yang diharapkan ini dapat berbentuk sebagian ataupun keseluruhan dari bentuk pesan.

Sedangkan, penyebab dari munculnya gangguan di dalam proses transfer pesan ini bisa dilihat dari banyak sudut pandang pemikiran. Jika beberapa waktu yang lalu seorang senior saya menulis di surat kabar ini (Lampung Post) tentang kecenderungan perubahan orientasi berbicara masyarakat dari konteks tingkat tinggi menjadi konteks yang lebih rendah mungkin pendapat ini diambil dari pandangan analis struktural. Tetapi pada kesempatan ini penulis akan berangkat dari pandangan posmoderinitas tentang ruang publik.

Dalam pandangan posmodernisme, media dipandang sebagai bagian dari mesin-mesin teror (machines of terror) yang mensuplai kesadaran tak berdasar atau palsu (pseudo-conscienceness) ke benak audience melalui informasi-informasi tanpa klasifikasi (undefinite information). Informasi yang berputar menyebabkan terpaan yang tidak lagi bisa dibilang murni seperti apa yang selalu diasumsikan ahli komunikasi massa 40 tahun yang lalu, dalam pandangan ini teori bahwa media adalah wajah masyarakat tidak lagi bisa digunakan. Media bukanlah wajah tetapi topeng yang menutupi semua yang ada di wajah masyarakat.

Dalam konteks ini perubahan orientasi cara berbicara masyarakat tidak dipandang sebagai perubahan peningkatan (graduallity) tetapi pergeseran kemauan menjadi sesuatu makna yang lebih dangkal (banality of meaning). Dalam suatu perkuliahan, saya pernah menanyakan mahasiswa saya, kenapa lebih sering digunakan kata ‘event’ dibandingkan ‘activity’, si mahasiswa tidak menjawabnya dengan penjelasan secara akademis, walaupun dia tahu itu yang diharapkan oleh dosen dan peserta perkuliahan. Tetapi, yang dijawabnya adalah bahwa kata ‘event’ lebih enak terdengar di telinga dibandingkan kata ‘activity’. Saya tanya kembali, sesederhana itu? Mahasiswa itu hanya menjawab ‘ya’. Saya tidak menyalahkan mahasiswa itu.

Di dalam kehidupan sehari-hari, kesederhanaan seperti itulah yang terjadi. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir apakah tata bahasa yang kita gunakan sudah benar apa belum, tetapi apa yang sekedar enak terucap dan bisa ditangkap cepat oleh lawan bicara. Kedangkalan makna sengaja diciptakan justru untuk mempermudah komunikasi, posisi semantik sebagai denotasi dari makna menjadi hilang, sedangkan yang tinggal hanya konotasi-konotasi. Roland Barthes mungkin akan menyebutnya sebagai mitos (myth) dimana simulasi kenyataan tidak bisa lagi dibedakan batasnya, apa yang mesti dipercayai dan mana yang tidak. Tetapi penulis mungkin hanya akan menyebutnya sebagai gosip (gossip), sesedehana itu?, ‘ya’.

Jika ini bisa terjadi pada tingkat personel maka hal ini juga bisa terjadi pada tingkat mediasi sebagai bagian yang berada diantara dua personel dalam proses komunikasi yaitu antara pengirim dan penerima pesan. Bagaimana kesederhanaan tersebut bisa ada di media? Media adalah topeng masyarakat, tentu ia harus mengikuti bentuk wajah masyarakatnya. Karena tanpa topeng yang pas, sang wajah akan dengan mudah mencari topeng yang lain dan ini berarti media tersebut akan mati. Bagaimana jika ada informasi yang tidak benar, apakah media berbohong? Tidak secara institusi, tetapi itulah yang disebut sebagai kebohongan publik.

Kebohongan Publik

Mengikuti perkembangan diskursus yang banyak dipengaruhi unsur politik, masyarakat kemudian mengenal sebuah istilah publik yang berkaitan dengan validitas dari kebenaran informasi yang ada didalam ruang publik, istilah yang disebut sebagai kebohongan publik. Istilah kebohongan publik umumnya dipakai jika masyarakat merasa bahwa hak masyarakat untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tersebut ternyata mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang ada (exist) di kenyataannya atau apa yang diharapkan untuk ada (exist). Ketidaksesuaian ini tentunya akan menimbulkan masalah, apalagi jika ternyata informasi yang miskomunikasi tersebut mengakibatkan hancurnya eksistensi baik sebagian maupun keseluruhan unsur dari masyarakat tersebut.

Dalam karya awalnya, Strukturwandel der Oeffentlichkeit (Perubahan Struktur Ruang Publik), Juergen Habermas menjelaskan suatu istilah yang merupakan salah satu bentuk baru dari berbagai tipe ruang publik, yaitu ruang publik politis (Budi Hardiman; 2004). Menurut Habermas, ruang publik politis dapat diartikan sebagai kondisi-kondisi komunikasi yang memungkinkan warga negara membentuk opini dan kehendak bersama secara diskursif. Pertanyaannya sekarang, kondisi-kondisi manakah yang diacu oleh Habermas?

Pertama, partisipasi dalam komunikasi politis itu hanya mungkin jika kita menggunakan bahasa yang sama dengan semantik dan logika yang konsisten digunakan. Semua warga negara yang mampu berkomunikasi dapat berpartisipasi di dalam ruang publik politis itu. Kedua, semua partisipan dalam ruang publik politis memiliki peluang yang sama dalam mencapai suatu konsensus yang setara dan memperlakukan mitra komunikasinya sebagai pribadi otonom yang mampu bertanggung jawab dan bukanlah sebagai alat yang di pakai untuk tujuan-tujuan di luar mereka.

Ketiga, harus ada aturan bersama yang melindungi proses komunikasi dari represi dan diskriminasi sehingga partisipan dapat memastikan bahwa konsensus dicapai hanya lewat argumen yang lebih baik. Singkatnya, ruang publik politis harus “inklusif”, “egaliter” dan “bebas tekanan”. Kita dapat menambah ciri-ciri lain seperti pluralisme, multikulturalisme, toleransi, dan seterusnya. Ciri ini sesuai dengan konsep kepublikan itu sendiri, yaitu dapat dimasuki oleh siapa pun.

            Dimanakah pusat dari ruang inklusif, egaliter, dan bebas tekanan itu di dalam masyarakat majemuk? Jika kita, seperti analisis habermas, membayangkan masyarakat kompleks dewasa ini sebagai tiga komponen besar, yaitu sistem ekonomi pasar (kapitalisme), sistem birokrasi (negara), dan solidaritas sosial (masyarakat), lokus ruang publik politis terletak pada komponen solidaritas sosial. Dia harus dibayangkan sebagai suatu ruang otonom yang membedakan diri baik dari pasar maupun negara.

Dalam era globalisasi pasar dan informasi dewasa ini, sulitlah membayangkan adanya forum atau panggung komunikasi politis yang bebas dari pengaruh pasar maupun negara. Kebanyakan seminar, diskusi publik, demontrasi, dan seterusnya didanai, difasilitasi, dan diformat oleh kekuatan finansial besar, entah kekuatan bisnis, partai, atau organisasi internasional dan seterusnya. Hampir tdak ada lagi lokus netral dari kekuatan ekonomi dan politik.

            Dalam negara hukum demokratis, ruang publik politis sebagai sistem alarm dengan sensor peka yang menjangkau seluruh masyarakat. Pertama. Ia menerima dan merumuskan situasi problem sosio-politis. Melampaui itu, kedua, ia juga menjadi mediator antara keanekaragaman gaya hidup dan orientasi nilai dalam masyarakat di satu pihak dan sistem politik serta sistem ekonomi di lain pihak. Kita bisa membayangkan ruang publik politis sebagai struktur  intermedier di antara masyarakat, negara, dan ekonomi.

Organisasi-organisasi sosial berbasis agama, LSM, perhimpunan cendikiawan, paguyuban etnis, kelompok solidaritas, gerakan inisiatif warga, dan masih banyak yang lainnya di dalam ruang publik politis memberikan isyarat problem mereka agar dapat dikelola oleh negara. Ruang publik berfungsi baik secara politis jika secara “transparan” memantulkan kembali persoalan yang dihadapi langsung oleh yang terkena.

Transparansi itu hanya mungkin jika ruang publik tersebut otonom dihadapan kuasa birokrasi dan kuasa bisnis. Tuntutan normatif ini tentu sulit didamaikan dengan fakta bahwa media elektronik dan media cetak di mayarakat kita kerap menghadapi dilema yang tak mudah dihadapan tekanan politis maupun pemilik modal. Namun, itu tak berarti bahwa pelaku ruang publik menyerah saja pada imperatif pasar dan birokrasi. Jika tidak terpenuhi tuntutan normatifnya, ruang publik hanya akan menjadi perluasan pasar dan negara belaka.

            Tanpa mengurangi kondisi dilema yang dihadapi dan keberadaan posisi media apakah berada antara etika atau moral. Kebohongan atau ketidaksesuaian informasi sangat dimungkinkan didalam ruang publik politis. Dalam wadah ini, interpretasi adalah kunci pintu masuk dari banyak jalan kesadaran. Pemblokiran informasi (blocking), pemutarbalikkan data (twisting) atau penyangkalan (denialing) adalah hal yang umum akan ditemui sebagai konsekuensi dari euforia yang ada. Jadi di mana letak kebohongan publik di tengah banjir informasi yang tengah melanda kita?

Di ujung spektrum yang satu, kebohongan kepada publik merupakan alternatif informasi untuk tujuan politik semata. Tidak ada yang dirugikan, dan tidak ada yang tersinggung. Bila pejabat atau wakil rakyat memilih bergenit-genit dengan kebohongan seperti ini, maka pada gilirannya nanti wajar bila dia akan kehilangan konstituen. Di ujung spektrum lainnya, kebohongan publik bisa berakibat pelanggaran pasal-pasal pidana. Apalagi kalau kepentingan publik menjadi taruhannya. Dalam kaitan ini, kebohongan semacam ini patut menjadikan pelakunya diseret ke hadapan meja hijau.

Antara Etika dan Moral

Sebenarnya agak sulit untuk menjawab dimanakah letak kesalahan dari suatu kebohongan publik, apakah pada sisi etika atau moral? Atau keduanya? Hal ini dikarenakan jawaban dari pertanyaan tersebut harus dikembalikan pada masing-masing kasus yang akan diamati, hal apakah yang berpengaruh di dalam kebohongan publik tersebut. Tetapi yang bisa kita lakukan khususnya penulis sebagai seorang akademisi adalah menunjukan dimana landasan dari penentuan apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan menurut etika dan moral yang ada di masyarakat tanpa pretensi untuk menjustifikasi apapun.

Karena pengejawantahannya di praktek kehidupan bermasyarakat pun, perselisihan pendapat mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dalam diskursus ruang publik sering kali merupakan konsumsi yang hanya memutar-mutar fokus pendapat antara etika dan moral (Baggini: 2003). Perdebatan ini mencerminkan perbedaan mendasar dalam pemikiran tentang etika, yaitu antara mereka yang melihat pusat gravitasi moral dalam tingkah laku kehidupan pribadi dan mereka yang melihat moralitas berpusat dalam di dunia publik, dimana perilaku kita berpengaruh pada perilaku atau persepsi orang lain.

Tentu saja, tak satu pun yang memandang moralitas sepenuhnya berurusan dengan tingkah laku pribadi atau sepenuhnya berkaitan dengan perilaku publik secara langsung. Namun kita sering melihat bahwa perbedaan di dalam penekanan sudut pandang mempunyai peranan yang penting di dalam memutuskan suatu persoalan publik.  Mengurai isu-isu moral merupakan tugas yang sulit dan tanpa akhir, tetapi setidaknya isu-isu tersebut akan mendasarkan pada pada dua pertanyaan utama yaitu; pertama, isu privasi, apakah pihak-pihak yang terlibat di dalam isu-isu moral tersebut memiliki hak untuk merahasiakan kehidupan pribadi mereka atau apakah publik berhak mengetahuinya?

Lalu kedua, isu akuntabilitas, apakah pihak-pihak yang berkaitan dengan isu-isu moral tersebut punya hak untuk bertingkah laku sesuai kehendak mereka sendiri di dalam kehidupan pribadi mereka, tanpa mempengaruhi hak mereka dalam bekerja dan untuk tetap dipekerjakan ataukah publik berhak memutuskan apakah mereka berperilaku pantas atau tidak? Orang mungkin akan memberikan jawaban yang berbeda pada kedua pertanyaan tersebut, misalnya, seseorang mungkin percaya bahwa kita berhak tahu segalanya tentang seorang wakil rakyat, namun kita tidak punya hak untuk menurunkannya dari jabatan publik sebagai konsekuensi tindakannya.

Disini, yang harus menjadi perhatian utama adalah pembedaan antara etika dan moral, kita sering mempertukarkan kedua istilah itu. Etika adalah studi tentang perilaku manusia, bukan apa yang sesungguhnya dilakukan orang, namun apa yang seharusnya mereka lakukan. ‘Keharusan’ ini dapat terdiri atas beberapa jenis. Menurut Kant, ‘keharusan’ etika selalu keharusan yang absolut atau ‘kategoris’. Kita harus melakukan ini atau itu karena itulah tuntutan moral. Namun ‘keharusan’ bisa juga bersyarat, misalnya, kita harus melakukan ini atau itu jika kita ingin menjalani kehidupan secara penuh.

Moralitas dapat dilihat sebagai bagian dari etika. Norma moral adalah seperangkat peraturan yang menentukan bagaimana seharusnya kita berperilaku, dengan implikasi bahwa melakukan sebaliknya adalah salah, karena mungkin membahayakan diri sendiri atau orang lain. Oleh sebab itu, moralitas selalu memiliki aturan yang bisa dimengerti dan bersifat memaksa, sementara etika tidak memerlukan. Dengan cara ini, etika Kant menyediakan norma moral, sedangkan Aristoteles tidak.

Salah satu pembedaan penting dalam etika adalah batas antara wilayah etika publik atau privat. Apa yang kita masukkan dalam wilayah privat bermacam-macam. Sebagian orang memandang bahwa kehidupan pribadi mereka hanya melibatkan diri mereka sendiri sementara lainnya akan memasukkan dalam lingkup lebih luas dengan mengikutsertakan teman-teman dan keluarga. Sampai manapun batasannya, seharusnya ada kecenderungan alamiah untuk mempertimbangkan bagian mana dari hidup kita yang merupakan urusan pribadi belaka dan lainnya sebagai urusan publik yang sah.

Pertimbangan tersebut didasarkan pada kata kunci perilaku manusia yaitu hak dan kebebasan. Ide tentang hak dan kebebasan sangat dekat pertautannya; untuk mengatakan saya bebas melakukan sesuatu sama dengan mengatakan saya punya hak melakukan sesuatu itu bebas dari intervensi. Hak mendasarkan kita untuk menentukan tingkah laku mana yang merupakan sepenuhnya milik pribadi individu masing-masing dan kebebasan membantu kita untuk menjalankannya tanpa gangguan dari pihak lain. Inilah yang disebut sebagai wilayah privasi seseorang.

Akan tetapi ada kalanya hak dan kebebasan itu tidak hadir demi dirinya sendiri. Konflik akan ditemui jika hak dan kebebasan tersebut mulai menemui hak dan kebebasan yang lainnya, terlebih jika menyangkut pada kepentingan orang banyak. Kita boleh berbicara sesuka kita tentang dampak positif dan negatif dari kenaikan harga BBM tetapi jika kita kemudian menggunakan media massa dan kemudian mengundang respon orang banyak, maka itu akan menjadi lain persoalannya. Kita sudah tidak lagi berbicara dalam batas privasi tetapi sudah berdisposisi dalam area ruang publik.

Kalau begitu, apa yang menjadi landasan bagi suatu hak? Julian Baggini (Making Sense; 2003) mengemukakan tiga argumen mengenai hal ini. Pertama, hak privasi dapat dikesampingkan oleh kebutuhan untuk mengabdi kepada kebaikan publik yang lebih luas. Seorang pejabat negara harus rela mempunyai jam kerja yang lebih panjang dibandingkan pegawai biasa dikarenakan publik menghendaki bahwa pejabat yang bersangkutan harus selalu siap jika publik memerlukannya. Kedua, hak privasi seseorang dapat dikesampingkan demi kebaikan diri orang itu sendiri. Seorang wakil rakyat wajib mengumumkan kekayaan pribadinya di hadapan publik, dengan ini publik dapat mengontrol apakah wakil rakyat yang bersangkutan tersangkut dugaan korupsi atau tidak jika sewaktu-waktu muncul kasus korupsi APBD.

Ketiga, seseorang kehilangan hak privasinya jika apa yang mereka lakukan dalam kehidupan pribadinya salah. Contoh yang paling sering kita lihat adalah kasus perceraian selebritis, dimana di dalam moral masyarakat, hal tersebut masih merupakan perbuatan yang tak patut. Karena ketidakpatutannya, seringkali media memberitakannya secara besar-besaran dengan anggapan bahwa publik adalah pihak yang paling berkepentingan dan berhak tahu segala sesuatunya. Ketiga argumen di atas adalah beberapa diantara banyak argumen lainnya.

Landasan hak tersebut membantu kita untuk melahirkan suatu posisi tertentu dalam berperilaku atau apa yang diperkenalkan oleh Aristoteles lebih dari dua millenium yang lalu, yaitu karakter (character). Menurut pandangannya, menjadi orang yang baik atau buruk (ingat bahwa ini bukan pengertian moral dalam arti sempit) dibentuk oleh kebiasaan dan aspek-aspek dari karakter yang kita latih. Sebagai contoh, jika kita ingin bisa menikmati hubungan yang saling percaya dan terbuka, kita harus mau mulai menanamkan sifat tersebut di dalam kebiasaan kita.

Di dalam masyarakat bebas, orang hanya dapat dihukum karena berkelakuan buruk yang menyebabkan kerugian signifikan pada orang lain. Pada saat kita mulai menghukum orang karena karakter mereka, kita mulai beroperasi sebagai ‘polisi pikiran’ dengan semua konotasi negatif yang dimungkinkan. Bagaimanapun, untuk jabatan publik tertentu, karakter mungkin menentukan. Jika seorang pemuka agama, misalnya, ternyata tidak jujur, hal tersebut tentu saja tidak relevan dengan berbagai penilaian tentang kepatutannya sehubungan dengan posisinya di dalam kepentingan publik. Begitu juga dengan posisi seorang hakim atau penegak hukum jika berada pada posisi yang sama.

Media sangat tertarik pada kehidupan pribadi orang-orang terkenal dan acapkali mengungkap kejatuhan mereka dan menyuruh mereka agar mengundurkan diri, dipecat, atau menyatakan permintaan maaf secara publik karena hal tersebut. Dalam pengertian ini, mereka mengangkat diri sebagai pelindung moral masyarakat. Namun apakah mereka dibenarkan untuk melakukan hal ini?

Dalam penilaian penulis sendiri, untuk sebagian besar, mereka tidak dibenarkan. Misalkan dalam suatu kasus ketika para pejabat publik terlibat, kecuali mereka menyebabkan kerugian serius terhadap orang lain, kita sebagai masyarakat atau publik sangat diharapkan untuk mengambil kepentingan dan mengetahui aspek-aspek kehidupan pribadi mereka. Keingintahuan tersebut diarahkan untuk memberikan sorotan yang signifikan pada bagian-bagian karakter mereka yang relevan dengan kepantasan mereka atas jabatan publik. Tapi hal ini tidak berarti kita berhak tahu tentang semua kesalahan sepanjang hidup mereka. Secara khusus, dengan siapa mereka makan malam atau bermain tenis bukan urusan para pemilih dan media sudah sepatutnya menghormati wilayah privasi seseorang.

Jika hal ini kemudian kita kembalikan pada pengertian dari kebohongan publik yaitu adanya ketidak sesuaian informasi, apakah suatu kasus yang melibatkan pejabat publik seperti Bupati atau anggota DPRD bisa dikatakan sebagai kebohongan publik? Melihat unsur yang terkandung di dalam pelaksanaannya, penulis bisa mengatakan bahwa jika suatu kasus yang melibatkan pejabat publik dan ternyata menghasilkan informasi yang berbeda dari yang selama ini di mengerti oleh publik, maka kasus tersebut bisa dikatakan sebagai kebohongan publik.

Oleh karena itu, kebohongan publik tidak hanya menyangkut kebijakan per seorangan. Sebuah kebijakan publik yang melibatkan banyak wakil rakyat sebagai pejabat publik, yang ternyata didasari pada ketidaksesuaian antara informasi yang ada dan kenyataan di lapangan maka kebijakan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kebohongan publik. Contoh yang paling sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi APBD, dimana kemudian diketahui bahwa memang sudah ada niatan dari pejabat publik yang bersangkutan untuk menutup atau memodifikasi informasi yang seharusnya diketahui masyarakat dengan harapan memperoleh keuntungan pribadi. Maka, APBD sebagai suatu kebijakan publik akan di nilai kembali untuk dirinya sendiri apakah benar atau tidak.

Persoalannya kemudian apakah hal ini termasuk pelanggaran atau tidak dari segi etika dan moral? Jika kebohongan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan dari kinerja pejabat publik yang bersangkutan dalam kaitannya dengan kepentingan publik, maka kebohongan tersebut adalah tidak benar secara etika dan masyarakat bisa menilainya melalui koreksi secara etika pula. Tetapi jika kemudian kebohongan tersebut melibatkan karakter pejabat publik dimana berhubungan erat dengan posisi pejabat yang bersangkutan dalam hal melaksanakan moralitas yang berlaku di masyarakat. Bahwa kepatutan moral pejabat publik adalah cermin dari kepatutan yang berlaku di masyarakat, maka kasus tersebut berada di dalam wilayah moralitas dan masyarakat sudah sepantasnya menghukum yang bersangkutan dari sisi moralitas pula.

Di sini peran media untuk menyeimbangkan informasi dan menggiring publik ke arah yang seharusnya antara etika dan moral menjadi sangat penting. Peran ruang publik politis menjadi di ambil alih oleh peran media sebagai representasinya. Hanya saja yang perlu diingat adalah bahwa konflik kepentingan akan sangat mudah sekali ditemui oleh media dan orang-orang yang bergerak di dalamnya. Untuk itu, media sepantasnya sudah mengerti batasan etika dan moral yang diketengahkan di dalam kasus yang akan sorot publik.

Bukan sebaliknya, bahwa media justru membuat justifikasi batasan etika dan moralnya sendiri dan memaksa wajah masyarakat untuk berpaling ke arah yang dikehendaki. Jika ini terjadi, maka kita akan kembali lagi pada kebohongan publik yang ada di media. Secara institusi media tidak salah dalam pengertian media mempunyai etikanya sendiri kecuali jika miskomunikasi ini disebabkan kegagalan per seorangan yang kemudian diketahui bertentangan dengan kode etik yang dipercayai institusi media tersebut. Tetapi secara moralitas, media tersebut tidak lagi merupakan representasi dari wajah masyarakat, di sini kepercayaan yang menjadi taruhannya.

Membahas mengenai kebohongan publik apalagi jika dikaitkan dengan wilayah normatif antara etika dan moral memang tidak akan ada habisnya. Diskursus yang akan meruncing memang masih jauh dari apa yang diharapkan, tetapi setidaknya tulisan ini sudah memberikan suatu penyegaran pada ingatan masyarakat bahwa sebagai suatu wajah, masyarakat mempunyai hak dan kebebasannya sendiri dan media mempunyai peran yang penting dalam mengarahkan pandangan yang ada.

Meski di dalam era posmodernisme saat ini, media hanya dipandang sebagai topeng yang memiliki seribu rupa dengan ketakutan (terror) atas kedangkalan makna yang mungkin terjadi. Tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap tidak bisa bergeming dari terpaan media. Kita tetap tidak bisa berangkat kerja tanpa terlebih dahulu membaca koran dan minum kopi.

Comments (2) »

Etika dan Profesi Jurnalistik

Ini artikel kalo gak salah dari tahun 2005 waktu ngampu mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Daripada kebuang somewhere di harddisk lebih baik di publish siapa tau masih ada yang bisa menggunakannya. enjoy!

————————————————————————————————————————————————-

Secara histories etika sebagai filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun yang lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercayai, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan.manusia. Situasi itu berlaku pada zaman sekarang juga, bahkan bagi kita masing-masing. Yang dipersoalkan bukan hanya apakah yang merupakan kewajiban saya dan apa yang tidak, melainkan manakah norma-norma untuk menentukan apa yang harus dianggap sebagai kewajiban. Norma-norma moral sendiri dipersoalkan. Misalnya dalam bidang etika seksual, hubungan anak dan orang tua, kewajiban kepada negara, etika sopan santun dan jika kita mengambil isu dalam materi yang akan kita bahas yaitu etika dalam profesi jurnalistik.

Tapi yang perlu kita ingat bahwa etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab dengan pelbagai ajaran  moral.

Begitu juga di dalam profesi kewartawanan, etika tidak mengajarkan seorang wartawan untuk memilih berita yang satu dibandingkan berita yang lainnya ataupun memilih narasumber satu diantara narasumber yang lainnya, karena itu semua didasarkan pada pertimbangan moral dan kesepakatan bersama. Tetapi etika jurnalistik memberikan tuntunan bagi seorang wartawan agar dalam menjalankan profesinya, sang wartawan dapat bertindak dalam garis yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya.

 

 

Aturan Hukum Dalam Industri Pers;

Isu yang Selalu Menjadi Kontroversi

            Kemajuan dunia jurnalistik di Indonesia telah membangkitkan pers menjadi salah satu industri yang tumbuh pesat di Indonesia. Pertumbuhan tersebut ternyata diikuti pula oleh makin kompleks kinerja baik internal maupun eksternal yang harus dilakukan oleh insan-insan pers dalam hal ini adalah perusahaan media, agen distributor, biro iklan dan yang paling penting adalah profesi wartawan itu sendiri. Hubungan antara stakeholders tersebut sangat penting terutama jika kita mengaitkan kepada system pers yang lebih besar dimana masyarakat sebagai konsumen media juga ada di dalamnya. Persinggungan antara komponen system tentunya tidak bisa dielakkan, jika ini terjadi maka disitulah etika berfungsi sebagai pengkoreksi.

            Dalam perkembangan industri pers dimana perkembangan profesi journalist juga terikut didalamnya. Saat ini kita mengenal undang-undang No. 40 Tahun 1999 sebagai UU yang berlaku khusus bagi industri pers dan profesi yang berlaku didalamnya. Hal ini menyebabkan UU pers adalah lex specialis, apa itu lex specialis? Sebelumnya kita harus mengenal bahwa di dalam ketentuan hukum yang berlaku secara universal bahwa lex specialis derogate legi lex generali yang berarti ketentuan khusus mengeyampingkan ketentuan umum. UU Pers itu lex specialis, sedangkan KUH Pidana adalah lex generali. Artinya bahwa UU Pers diperuntukkan hanya mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat peran dan fungsi pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

            Jika merunut kepada epistimologi dari lahirnya UU ini dimana UU ini berfungsi untuk menggantikan UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1967 dan diubah dengan UU No. 21 Tahun 1982 bahwa UU No. 40 tahun 1999 ini memang didesain untuk memikirkan pers sudah sebagai industri yang mandiri tidak lagi memerlukan campur tangan pemerintah dan pemerintah berkomitmen untuk menjaga kebebasan pers sebagai bagian dari kebebasan dasar warga Negara yang dibuktikan dengan amandemen UUD 1945 pada pasal 27 dan 28 serta Tap MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia (HAM).

            Tetapi sekali lagi di dalam pandangan moral, hukum adalah pisau bermata dua, dia bisa menyakiti pemiliknya. Hal ini yang selalu menjadi kontroversi karena hingga saat ini dimana penggunaan UU Pers masih menjadi hal yang alergi bagi kebanyakan kasus delik pers di Indonesia. Kebanyakan kasus delik pers masih menggunakan KUH Pidana karena menuntut kepada wartawan sebagai seorang individu bukan karena profesinya. Hasil berita yang tidak benar bukan dituntut dengan menggunakan Pasal 5 dan 6 UU No. 40 Tahun 1999 melainkan dengan menggunakan pasal penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik dari KUH Pidana dikarenakan kedua pasal tersebut adalah pasal elastis atau yang dikenal sebagai pasal karet karena mudah sekali untuk menjadi multi interpretasi dan mempunyai rentang waktu hukuman yang lama dibandingkan UU No. 40 Tahun 1999 yang hanya 2 tahun penjara.

 

Comments (1) »

Kastil abad ke-13

Salam,

Ini mungkin kedengarannya tidak terlalu ada hubungannya dengan kepustakaan digital atau social network atau lainnya tapi buat saya ini seperti sebuah rangkaian makna yang akhirnya terungkap berurutan yang sebelumnya hanya terjuktaposisi. Ini tentang chateau de sanem, selama hampir 3 bulan ini saya tinggal di kartil ini sebagai bagian dari riset saya tentang european navigator, katil yang juga kantor dari CVCE ini memang unik dan buat saya ini adalah salah satu pengalaman yang tidak akan terlupakan. Selama tinggal di kastil ini saya merasa cukup nyaman, setidaknya kamar yang hangat dan dapur yang lengkap dengan peralatan terbaru termasuk mesin pembuat minuman (vending machine), berapa dari kita yang punya itu di dapurnya? saya kira tidak banyak kecuali kita berjualan atau buka toko kelontong tentunya he..he..he..

Anyway, the bulding is terlihat sangat unik dan penuh dengan ruangan2 yang misterius, yup! misterius.. dari luar sepertinya kastil ini hanya terdiri dari 3 lantai dengan 1 lantai bawah tanah tetapi sesungguhnya kastil ini punya 6 lantai! saya baru tahu setelah berusaha menelusuri ruangan-ruangan di dalamnya. Beberapa ruangan terproteksi dengan pemindai sidik jari termasuk ruang server sehingga tidak mungkin saya masuki karena saya tidak diberi otoritas penuh tetapi selain ruangan2 superketat itu ada ruangan2 lain yang tersembunyi seperti lantai ke-2 dari basement dimana terlihat sekali pondasi dari batu2 besar dan beberapa terowongan gelap (aduh jadi inget uji nyali…) tapi saya putuskan untuk tidak terus menelusurinya, bukannya takut tetapi ada sesuatu di benak saya yang bilang, jangan diteruskan… selain itu setelah lantai ke-3 di tower utara ternyata ada lantai tambahan yang terdiri dari 3 kamar, 2 diantaranya terkunci dan bau sumpek terasa sekali mungkin kamar2 itu sudah lama tidak digunakan.

Awalnya saya tidak tahu berapa lama umur kastil yang saya tempati, dugaan saya mungkin dari abad ke 17 melihat umur kedua lukisan yang ada di ruang utama kastil. Saya terkejut, sewaktu makan malam di Carpini tadi malam, restoran italia lokal yang frutti de mare nya tidak lebih enak dari apa yang biasa saya hangatkan di microwave, rekan saya, seorang sejarahwan, cerita tentang sejarah kastil tersebut. Kastil Sanem berasal dari abad ke-13 dilihat dari pondasi awal dari kastil, rupanya sudah ada orang yang meneliti kastil ini, tetapi selama 3 abad diabaikan hingga sebuah keluarga merenovasi dan meluaskan kastil tersebut di abad ke-16. Mendengar cerita rekan saya lebih jauh lagi, saya seperti terbawa ke mimpi masa lalu, mimpi yang hanya bisa saya bayangkan lewat film2 abad pertengahan. Kastil tersebut telah beberapa kali bertahan melewati perang2 di eropa termasuk perang dunia ke 2 dimana nazi menggunakannya sebagai benteng pertahanan.

Wow, setelah makan malam saya pulang ke kastil dengan makna baru, dan suddenly, kastil ini terlihat berbeda di mata saya, ini menjelaskan banyaknya suara asing terdengar di waktu malam, beberapa tanda yang asosiasi nya sulit saya terjemahkan, symbol2 yang saya tidak mengerti, tiba2 saya merinding…

 

054

Leave a comment »